AJI Kediri Kampanye Kebebasan Pers Lewat Penyematan Pita Suci di Lengan

Kediri (beritajatim. com) – Ketika kerja jurnalis meliput berita dihalangi, itu berarti menutup benar masyarakat memperoleh informasi. Begitu sebaliknya, selama pers selamat dari kontrol kekuasaan, risiko, dan tekanan, maka akan selalu terbuka peluang untuk menyuarakan kepentingan publik.

Menyongsong peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ataupun World Press Freedom Day 2021, Aliansi Jurnalis Mandiri (AJI) Kediri menyerukan usaha terkait pentingnya kebebasan pers. Melalui momentum yang dirayakan setiap tanggal 3 Mei itu, AJI Kediri mencanangkan pesan agar terus mendirikan marwah pers sebagai pilar demokrasi.

Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia oleh AJI Kediri digelar lewat susunan kegiatan dengan berbagai rencana. Acara diawali penyematan lin putih kepada jurnalis, arsitek publik dan warga Kediri.

“Pita putih itu menjadi simbol simpati atas kasus kekerasan dengan dialami Nurhadi, jurnalis Waktu di Surabaya, ” prawacana Danu Sukendro, Ketua AJI Kediri, Jumat 23 April 2021.

Danu menambahkan, kampanye dilanjut secara membagikan takjil, selebaran, & stiker, serta penggalangan tapak tangan pakta dukungan untuk Privilese Pers di Sekretariat AJI Kediri pada 23 April 2021.

Tak hanya itu, kampanye juga diakukan mencuaikan platform digital berisi flyer dan video puisi buat Nurhadi yang dimulai 23 April 2021.

Kampanye dengan pesan sebangun dilangsungkan di Tulungagung secara aksi teatrikal pada satu Mei 2021, dan ditutup dengan malam 1000 Puisi untuk Nurhadi 3 Mei 2021. “Lewat kampanye tersebut publik harus tahu kalau kebebasan pers ikut mengesahkan kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara, ” ujar Danu.

Menurutnya, privilese pers dan kepentingan terbuka tidak bisa dipisahkan, kudu saling mendukung. Salah satunya dalam membangun kultur transparansi dan akuntabilitas dalam berjalannya penyelenggaraan negara. Itulah sebabnya isu-isu terkait kepentingan jemaah harus dijamin, melalui kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Beberapa periode terakhir, fungsi penting pers dalam kehidupan demokrasi mendapat tantangan cukup berat. Kerja-kerja jurnalis kerap mendapat kesibukan represi. Mulai dari kekerasan fisik, pengusiran, perempasan kendaraan kerja, hingga doxing dan pemidanaan. Ironisnya, para karakter didominasi aparat keamanan sebagai penegak hukum.

Catatan lembaga penegak hukum (LBH) Pers, ada 117 kejadian kekerasan yang dialami pewarta dan media pada 2020. Adapun rinciannya, 99 peristiwa kekerasan dialami jurnalis, 12 kasus kekerasan pada Pers mahasiswa, dan enam peristiwa menyasar media siber. Bahan itu mengalami kenaikan sebesar 32 persen dari tarikh sebelumnya. Pada 2019, LBH Pers merangkum kasus kekerasan ada 79 kasus.

Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nusantara, disebutkan adanya kenaikan kejadian kekerasan terhadap jurnalis, membentangkan waktu tahun 2019 tenggat 2020. Jumlah kenaikannya sebanyak 31 kasus. Dari 53 kasus pada 2019 menjelma 84 kasus di 2020. Meningkatnya angka kekerasan tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. Hal itu menjadi penanda jika saat ini kondisi pers dalam Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Kasus paling baru adalah kebengisan yang menimpa Nurhadi, pewarta Tempo di Surabaya. Tempat tidak hanya diintimidasi namun menjadi sasaran pengeroyokan masa menjalani tugas sebagai pewarta. Kekerasan terhadap Nurhadi tersebut bukti nyata kebebasan pers belum sepenuhnya dinikmati para pekerja media. “Dari peristiwa itulah, perlu kampanye massif sebagai upaya melawan arogansi aparat yang menghalangi benar publik mendapatkan informasi, ” ujar Danu.

Kampanye yang berlangsung sewaktu di seluruh anggota AJI Kota itu digelar jadi upaya mengajak masyarakat turut serta mendesak penegak norma dalam penuntasan kasus pemerasan jurnalis.

Hal yang tak kalah penting yaitu menggalang dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menganjurkan pesan tentang pers bebas tanpa represi. [nm/kun]