DPRD Surabaya Soroti Masalah Disiplin ASN Pemkot

Surabaya (beritajatim. com) – Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Personel Negeri Sipil untuk loyalitas kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam sistem perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan. Apabila tidak ditaati ataupun dilanggar maka akan berujung dengan hukuman disiplin. Kejadian itu semua diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

PP 53 Tahun 2010 ini ditetapkan dalam kerangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang molek (good governance). Berdasarkan kejadian itu, Komisi A DPRD Kota Surabaya secara tetap melakukan Rapat Koordinasi Terpaut Disiplin Pegawai Pemkot Surabaya dengan Inspektorat Kota Surabaya.

“Kita memiliki Rekap 30 Permasalahan pak/bu terkait kejadian disiplin pegawai yang datanya kita peroleh dari berkoordinasi dengan BKD dan Level hukuman disiplin terdiri dibanding, hukuman disiplin ringan, balasan disiplin sedang dan azab disiplin berat, ” papar Dahliana Lubis, Sekretaris Inpsektorat Surabaya.

Pada paparannya, Dahliana menyampaikan bahwa dalam 5 tahun belakang (sejak 2015), angka tertinggi dalam disiplin pegawai kampung adalah tidak Masuk kegiatan yakni 38 kasus. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada juga kasus-kasus pelanggaran yang lain baik sedang maupun berat. Seperti korupsi, perselingkuhan, penyalahgunaan wewenang, kasus perbuatan asusila, cerai tidak ijin atasan dan KDRT.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman mendorong agar tersedia analisa untuk kasus-kasus pengingkaran yang sering terjadi dan ada evaluasi terhadap apa langkah pemerintah kota Surabaya yang sudah di jalankan.

“Saya berharap ada zaman khusus Inspektorat bersama tip A membahas Rekapitulasi dan Mapping 10 pelanggaran tertinggi, dari 30 item pelanggaran yang ada. Kita kudu bedah bersama, misal kok akhir-akhir ini banyak tampak permasalahan perselingkuhan di kalangan ASN, kita ingin terang apa sih akar masalahnya, ” tegas Fatkur.

Fatkur Rohman, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Surabaya, menyampaikan bahwa sudah seharusnya ada KPI (Key Performance Indicator) buat mengukur kedisiplinan pegawai di masing-masing OPD. Inspektorat selalu harus bisa meminta rekapitulasi agar bisa dianalisa & dievaluasi.

“KPI itu penting untuk dilihat, kita perlu tahu ya bu, jangan-jangan pelanggaran yang dilakukan itu tidak dengan tegas terantisipasi dalam KPI yang dibuat atau benar implementasinya yang kurang tegas atau ada faktor asing, artinya ini perlu dibedah serius, ” pungkas Fatkur. [ifw/suf]