Kurator Tuding Kuasa Hukum Pemohon Tak Paham UU PKPU

Surabaya (beritajatim. com) – Judha Sasmita, salah satu kurator yang ditunjuk berdasarkan Vonis No: 84/Pdt. Sus PKPU/2020/PN Niaga Sby angkat bicara terkait adanya beberapa peristiwa yang disampaikan pihak pemohon renvoi prosedur melalui kuasa hukumnya Hans Edward Hehakaya. Menurut Judha, apa dengan disampaikan pemohon ini mampu menyesatkan publik karena tidak sesuai dengan undang-undang PKPU.

Contoh hal yang dianggap menyesatkan oleh Judha adalah terkait secara Cindro Pujiono Po berhak melakukan usahanya meski minus izin dari kurator. Real, Cindro Pujiono sudah dinyatakan pailit sesuai putusan No 84/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dinyatakan, hakim I Made Subagia Astawa sebagai pemimpin majelis. Dan apabila telah dinyatakan pailit, segala kesibukan yang dilalukan harus ada ijin dari kurator.

“Ini bagaimana bisa, kuasa hukumnya malah bilang bisa melaksanakan usaha tanpa izin kurator. Ini kan menyesatkan, ” ujar Yudha, Senin (26/4/2021).

Yudha menambahkan, Hal lain yang ingin disanggah kurator dan dianggap tidak benar dalam mengenai ini adalah bukti yang diajukan bilamana pencocokan tagihan hanyalah fotocopy. Terkait peristiwa ini, Judha Sasmita secara tegas menyatakan tidak benar dan harus diluruskan.

Lebih lanjut Judha mengatakan, saat terjadi pencocokan piutang, bukti yang diajukan ketika rapat kreditur, ada yang foto copy hanyalah terkait kreditur PT Samudra Baja Dunia.

“Tetapi, pengajuan tersebut mampu diterima logika Pengurus/Kurator serta hakim pengawas saat tersebut, dikarenakan transaksi antara debitur dan kreditur merupakan hubungan dagang dan memiliki jeda yang cukup jauh antara Semarang Jawa Tengah serta Jombang Jawa Timur, ” jelas Judha.

Bukti yang diajukan PT. Samudra Baja Dunia pada saat itu berupa fotocopy PO, fotocopy surat jalan, terdapat invoce asli & faktur pajak yang sah dengan scanbarcode dari Direktorat Jendral Pajak. Selain tersebut, terdapat pula bukti transmisi JNE asli yang dikirim ke alamat Cindro Pujiono PO dan penerimaannya.

“Namun debitur langgeng ngotot, solah-olah semua dakwaan dari semua kreditur ialah fotocopy. Bukti dari PT Trinisyah Gemilang Perkasa Kediri baik surat jalan serta faktur asli semua, PT Sumberbina Karya Mandiri Kediri baik surat jalan serta invoice juga asli, PT Bank BRI Tbk cabang Jombang dan PT Bank BNI Tbk cabang Jombang juga dibuktikan dengan akta-akta notaris, ” tegasnya.

Judha juga tidak setuju dengan jumlah pinjaman Cindro Pujiono Po dengan hanya sebesar Rp. 50 juta dan dengan pengajuan renvoi prosedur Cindro Pujiono Po berhak melakukan usahanya meski tanpa izin dibanding kurator.

“Ini adalah sebuah pernyataan dengan sesat dan harus diluruskan. Nampak sekali jika kuasa hukum debitur tidak mengalami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Karena Debitur Pailit tak koopertaif kepada kurator secara tidak menyerahkan semua keterangan yang diminta serta memakai harta pailit tanpa sah, maka kurator telah mengadukan debitur pailit atas nama Cindro Pujiono Po ke Polda jatim, dengan sangkaan pasal penggelapan yang saat tersebut ditangani unit Kemneg, ” ungkap Judha.

Lebih lanjut Judha mengucapkan, tim kurator menganggap perlu untuk meluruskan fakta-fakta dengan telah salah dan menyimpang tersebut supaya publik mampu mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang permasalahan ini, berangkat mengapa Cindro Pujiono Po sampai dimohonkan Penundaan Kesibukan Pembayaran Utang (PKPU) mematok Cindro Pujiono dimohonkan jatuh oleh empat kreditur dengan total piutang Cindro Pujiono Po kepada empat kreditur itu sebesar Rp. 17. 289. 605. 905.

Adapun, lanjut Judha, bunyi putusan adalah meluluskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembalasan Utang Sementara (PKPUS) dengan diajukan PT. Samudra Baja Dunia selaku Pemohon PKPU terhadap termohon PKPU Cindro Pujiono Po, tersebut selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Majelis hakim, dalam putusan ini juga membuktikan, menetapkan sidang musyarawah perhimpunan hakim, Senin (18/1/2021) dalam Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, memerintahkan pengurus untuk memanggil pemohon PKPU & para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat, biar datang pada sidang dengan telah ditetapkan, menetapkan beban pengurusan dan imbalan bantuan bagi pengurus, ditetapkan lalu setelah PKPU berakhir, menangguhkan biaya permohonan PKPU sesudah PKPU berakhir.

“Untuk perkara Pailit dengan termohon pailit Cindro Pujiono Po, berdasarkan putusan bagian: 84/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dinyatakan, hakim I Made Subagia Astawa sebagai ketua majelis, hakim Gunawan Tri Budiono dan hakim Masrul masing-masing sebagai anggota, ” papar Judha.

Masih patuh Judha, adapun bunyi vonis majelis hakim saat tersebut menyatakan PKPU Sementara Cindra Pujiono Po sebagai pemilik Toko Bangunan JUWITA (dalam PKPU) selama 45 keadaan terhitung sejak diberikannya PKPU Sementara, berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian, menyatakan termohon/ Debitor Cindro Pujiono Po sebagai pemilik TB JUWITA (Dalam PKPU) dalam kejadian PAILIT dengan segala kelanjutan hukumnya.

Menunjuk R. Mohammad Fadjarisman ketua Niaga pada PN Surabaya sebagai hakim pengawas, menunjuk dan mengangkat: Judha Sasmita dan Erick Aristo Januar sebagai Kurator yang mau mengurus dan membereskan harta pailit, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan lalu melalui sebuah penetapan serta dibebankan pada harta pailit, menetapkan imbalan Jasa untuk Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian serta dibebankan pada harta jatuh, menghukum termohon/ Debitor Cindro Pujiono Po sebagai pemilik Toko Bangunan Juwita (Dalam PKPU), membayar biaya mengenai PKPU sebesar Rp. 3. 838. 000, 00.

Kuasa hukum Cindro yakni Hans Edward Hehakaya ketika dikonfirmasi terkait pemberitahuan bahwa Cindro bisa menyelenggarakan usaha tanpa ijin kurator, dia pun meluruskan. Patuh dia, usaha yang dimaksud bukanlah persoalan bisnis ataupun untuk mengurus hartanya maupun mengambil uang dan lainnya karena memang hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Usaha yang saya wujud disini adalah melakukan jalan hukum yakni dengan menyelenggarakan renvoi prosedur. Karena asalkan kami bisa membuktikan kalau tidak ada hutang, ataupun terbukti sudah dibayar serta bukti fotokopi artinya tak ada aslinya, sudah ditake over pihak lain oleh karena itu putusan pailit itu mampu diangkat, ” ujar Hans.

Lebih tinggi Hans menyatakan, sidang renvoi ini adalah untuk tahu apakah bukti yang dia protes itu benar ataupun tidak. Dan ini diuji melalui renvoi prosedur tersebut. Dan ini juga membantah pernyataan kurator bahwa andaikata sudah dinyatakan pailit maka tidak bisa melakukan apa-apa.

“UU mengatur, memperbolehkan. Kalau melakukan upaya hukum yakni mengakukan renvoi ya diperbolehkan, ” ujarnya.

Terkiat fakta fotokopi yang dia protes, Hans menilai bahwa itu memang itu persoalan tekhnis. Sebab tagihan itu sifatnya sepihak, kenapa nggak diterbitkan lagi tagihan yang sepadan. Yang menjadi persoalan adalah surat jalan, tanda menerima barang dan memang harus membayar.

“Yang dipermasalahkan bukan invoice akan tetapi surat jalannya. Bukti daripada pengiriman adalah surat berkepanjangan, kalau sudah ditandatangani bermanfaat itu harus dibayar. Akan tetapi ini tidak ada isyarat tangannya dan tagihan dengan kami terima bukan dibanding mereka, ” ujarnya.

Terkait hutang hanya Rp 50 juta dengan diakui, Hans menyatakan kejadian itu perlu diluruskan barangkali perlu diluruskan karena tagihan Rp 50 juta ialah selisih dari hutang dengan untuk kreditur PT SBKM (versi kurator= 160) dan versi Cindro Rp 110. “Jadi kan benar tersedia selisih Rp 50 juta, ” tutupnya. [uci/suf]