Problem Pertembakauan Butuh Komisi Urusan Tembakau Jember

Jember (beritajatim. com) – DPRD Jember, Jawa Timur, melihat industri tembakau masih sangat penting untuk masyarakat setempat. Komoditas itu masuk dalam program penataan klaster industri Jember dengan potensial.

“Industri tembakau mampu menyedikaan lapangan kerja bagi buruh & petani tembakau, ” prawacana juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan Agus Sofyan, menyinggung rekomendasi kongres terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020.

Sementara itu, lanjut Agus, bagi Pemerintah Jember kehadiran industri tembakau merupakan daerah penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Ini terlihat dari sumbangan sektor tersebut untuk keuangan daerah melalui Dana Bagi Hasil Bea Hasil Tembakau (DBHCHT) setiap tahun.

Dengan besarnya sumbangsih tersebut, DPRD Jember menuntut pemerintah daerah responsif di dalam menangani permasalahan yang pusat dihadapi masyarakat tembakau. Pemkab Jember memang memiliki payung hukum untuk melindungi perhatian petani dan pengusaha tembakau di Jember berupa Susunan Daerah Kabupaten Jember Bagian 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember.

“Perda tersebut mengatur tentang kemitraan, pendirian kelembagaan tembakau untuk menangani dan melestarikan sektor pabrik tembakau di Jember. Tetapi di tingkat program, ketentuan pemerintah Jember dalam menangani dan melestarikan keberadaan industri tembakau mulai dipertanyakan. Makin dengan adanya kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional, ” kata Agus.

Agus menunjuk fenomena anjloknya harga tembakau macam voor oogst (VO) ataupun kasturi di Kabupaten Jember yang dikeluhkan petani. Mereka bukan hanya mengeluh perkara harga jual. “Mereka selalu mengeluhkan pihak pabrik dengan tutup dan tidak membeli hasil panen tembakau itu, ” katanya.

Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) yang dibentuk dan memiliki fungsi untuk mengakhiri permasalahan tembakau tidak bisa bekerja maksimal. Padahal kasus ini melibatkan petani, aliansi eksportir, dan asosiasi penyalur dan pabrikan. “Pemerintah Kabupaten Jember agar mengoptimalkan program untuk peningkatan peran & fungsi KUTJ, ” cakap Agus.

Menuju dari sejumlah persoalan itu, DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar lekas membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan klaster industri berbasis pertanian. “Pemerintah Kabupaten Jember agar segera memajukan terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasiskan potensi unggulan daerah, ” kata Agus.

Pemerintah Kabupaten Jember juga diharapkan mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember. “Pemerintah Kabupaten Jember juga biar lebih mengoptimalkan DBHCHT secara ketentuan peraturan perundang-undangan, ” kata Agus. [wir/kun]