Tekad dan Komitmen Bupati Pamekasan Wujudkan Pemerintahan Bebas KKN

Pamekasan (beritajatim. com) – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam bermaksud sekaligus komitmen untuk mewujudkan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya, agar terbebas serta bersih dari praktik manipulasi, kolusi dan nepotisme nama lain KKN.

Kejadian tersebut kembali disampaikan, khususnya bersamaan dengan penandatanganan ‘Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Timur’ bersama-sama sejumlah kepala daerah, di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jum’at (30/4/2021) kemarin.

“Ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi & nepotisme terus kita kerjakan. Salah satunya bersama kepala daerah se Jawa Timur dalam rangka penandatanganan kewajiban bersama, ” kata Tumenggung Pamekasan, Badrut Tamam.

Statmen tersebut selalu selaras dengan berbagai cara yang dilakukan selama memimpin kabupaten Pamekasan, salah satunya melalui program prioritas dalam bidang reformasi birokrasi. “Komitmen ini sebagai bentuk implimentasi program Monitoring  Centre for Prevention (MCP) secara tetap, substansial dan akuntabel, ” ungkapnya.

“Hal ini selalu menjadi salah satu kalender Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mendahulukan kepentingan dan kemanfaatan umum, ” imbuhnya.

Bupati muda yang familiar disapa Mas Tamam pula menyampaikan penerbitan aset negeri juga menjadi konsentrasi pemerintahan yang dijalankan sesuai perintah KPK. “Memang pada tahun ini, kita diinstruksikan agar seluruh aset pemerintah wilayah dilakukan sertifikasi secara kelengkapan, ” jelasnya.

“Selain itu, proses pengeadaan barang dan jasa serupa harus kita lakukan secara cara bersih, profesional dan akuntabel, serta bebas dari unsur KKN. Termasuk serupa penguatan pengawasan dan pengoperasian dalam tata kelola tadbir daerah, ” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Badrut Tamam selalu mendapat apresiasi dari KPK RI atas kinerja pemerintahan yang bersih dan lepas KKN. Salah satunya karena adanya kepastian tidak adanya jual beli jabatan had penerimaan fee dalam pengamalan sebuah proyek.

Seperti diketahui, Pemkab Pamekasan mendapatkan dua penghargaan sekali lalu berupa pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, Kamis (22/4/2021) lalu.

Penghargaan yang ditanda tangani langsung oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumulo berupa prestasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tarikh 2020 dengan predikat Nilai B, serta prestasi pada aspek Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan predikat kadar BB. [pin/but]